Beni Wahon Tegaskan Birokrasi sebagai Sistem Pendukung Fungsi Pengawasan
|
Dalam pemaparan materi bertajuk Implementasi Birokrasi di Lingkup Bawaslu Provinsi Papua, Beni Wahon menekankan bahwa birokrasi harus menjadi sistem pendukung (supporting system) yang memperkuat fungsi pengawasan, bukan justru menjadi beban administratif bagi pelaksana tugas pengawasan.
“Birokrasi harus menjadi supporting system yang memperkuat fungsi pengawasan, bukan menjadi beban administratif,” demikian pesan utama yang disampaikan Beni Wahon dalam materinya.
Ia menjelaskan bahwa tata kelola birokrasi yang baik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian prosedur dan kelengkapan dokumen, tetapi juga harus mampu menghasilkan kinerja yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari birokrasi yang berorientasi pada prosedur menuju birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcome).
Menurutnya, penguatan birokrasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, integrasi proses kerja, digitalisasi administrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta penguatan akuntabilitas dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengurangi pekerjaan administratif yang tidak memberikan nilai tambah.
Beni Wahon juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses administrasi, pengelolaan data, pelaporan, dan koordinasi antarunit kerja. Digitalisasi diharapkan tidak sekadar mengubah proses manual menjadi elektronik, tetapi juga mendorong keterhubungan data dan proses kerja agar lebih efisien, cepat, dan akurat.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jayapura, anggota Bawaslu Kota Jayapura, staf sekretariat, serta mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Papua (UMP).
Melalui pemaparan ini, seluruh jajaran diharapkan dapat memahami pentingnya peran sekretariat sebagai sistem pendukung strategis bagi pelaksanaan fungsi pengawasan. Dukungan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta teknologi perlu diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan secara optimal.
Implementasi birokrasi yang efektif juga membutuhkan kolaborasi antara pimpinan dan sekretariat, pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi, koordinasi yang terintegrasi, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap proses administrasi tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Melalui penguatan tata kelola birokrasi tersebut, Bawaslu Kota Jayapura diharapkan mampu membangun lingkungan kerja yang lebih profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa dukungan kesekretariatan semakin memperkuat kualitas pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
