Bawaslu Kota Jayapura Perkuat Kapasitas Jajaran melalui Bimtek dan Simulasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Menuju Pemilu 2029
|
Dalam sambutan pembukaan, Ketua Bawaslu Kota Jayapura menekankan pentingnya mempersiapkan diri sejak dini, meskipun tahapan Pemilu dan Pemilihan masih belum dimulai. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai mekanisme penerimaan laporan dugaan pelanggaran merupakan bekal penting bagi jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Walaupun tahapan masih jauh, kegiatan bimtek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua agar memahami mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang akan dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan. Ia menegaskan bahwa bimtek dan simulasi ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi tahapan Pemilu sekaligus upaya memberikan pemahaman kepada staf sekretariat mengenai mekanisme penerimaan dan penanganan dugaan pelanggaran.
Dalam sesi materi, peserta mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum, jenis-jenis dugaan pelanggaran Pemilu, pihak yang berhak menyampaikan laporan, serta prosedur penerimaan laporan oleh petugas. Materi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran.
Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai tiga jenis pelanggaran Pemilu, yaitu pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan tindak pidana Pemilu. Selain itu, dijelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan kemudian berfokus pada aspek teknis penerimaan laporan, mulai dari pemeriksaan awal atas peristiwa yang dilaporkan, pengisian Formulir Model B.1, hingga pemeriksaan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung. Petugas penerima laporan perlu memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan diuraikan secara jelas dan terperinci serta dapat dibedakan dari sengketa proses Pemilu.
Dalam pengisian Formulir Model B.1, pelapor harus mencantumkan identitas pelapor dan terlapor, uraian peristiwa, tempat dan waktu kejadian, saksi, serta bukti pendukung. Uraian peristiwa disusun secara kronologis dengan menjelaskan apa yang terjadi, di mana dan kapan peristiwa berlangsung, mengapa peristiwa terjadi, serta bagaimana peristiwa tersebut berlangsung.
Selain kelengkapan uraian, peserta juga mempelajari persyaratan dokumen laporan, termasuk fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan lainnya dan bukti pendukung. Dokumen tambahan, seperti surat kuasa, bukti akreditasi pemantau Pemilu, surat tugas, dan dokumen penetapan peserta Pemilu, turut dilengkapi sesuai dengan status dan ketentuan yang berlaku bagi pelapor.
Pada tahap administrasi, petugas penerima laporan mencetak Formulir Model B.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan atau Formulir Model B.3. Kedua formulir tersebut ditandatangani oleh petugas dan pelapor serta dibubuhi cap stempel. Selanjutnya, satu rangkap Formulir Model B.3 diserahkan kepada pelapor pada hari yang sama, sementara penyampaian laporan dicatat dalam buku penyampaian laporan. Pelapor juga diberikan informasi mengenai proses kajian awal yang dilakukan paling lama dua hari setelah laporan disampaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan Bimtek dan Simulasi Mekanisme Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran ini, Bawaslu Kota Jayapura berharap seluruh jajaran semakin memahami prosedur penerimaan laporan dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong keterlibatan seluruh unsur sekretariat dalam mendukung penanganan dugaan pelanggaran secara profesional, efektif, dan berintegritas.
